Bagaimana Hukum Shalat Ghaib ? Hukum Mengubur Jenazah Dengan Peti

BAGAIMANA HUKUM SHALAT GHAIB?


Pertanyaan.
Diberitakan bahwa sehari setelah pemakaman syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, di kota-kota Saudi Arabia dilakukan shalat ghaib untuk syaikh Muhammad bin al-Utsaimin t usai menunaikan shalat Jum’at. Pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan syari’at atau tidak ? Jazâkallâhu khiran

Jawaban.
Permasalahan yang saudara tanyakan serupa dengan pertanyaan yang pernah diajukan kepada komite tetap untuk penelitian Islam dan fatwa (Lajnah ad-Dâimah Lilbuhûtsil Islamiyah wal ifta’) di Saudi Arabia tentang shalat ghaib. Dalam fatwa yang bernomer 5394[1] , mereka memberikan jawaban, “Dibolehkan shalat jenazah untuk mayit yang ghaib (tidak ada ditempat), berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan itu bukan kekhususan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam saja. Sebab para sahabat juga melakukan shalat ghaib bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk Najasyi. Juga karena pada asalnya itu bukan sebuah kekhususan. Namun sepatutnya shalat ghaib itu dikhususkan bagi orang yang memiliki kedudukan dalam islam tidak pada setiap orang.

Fatwa ini ditanda tangani oleh Syaikh Abdul Azîz bin Bâz, syeikh Abdurrazâq Afifi dan Syeikh Abdullah bin Qu’ûd.

Masalah shalat ghaib memang menjadi salah satu masalah yang diperselisihkan hukumnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini dalam empat pendapat :

1. Shalat ghaib diperbolehkan secara mutlak, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyhalatkan an-Najâsiy yaitu seorang muslim yang tinggal diluar Madinah. Dengan demikian diperbolehkan dan disyariatkan secara mutlak untuk melakukan shalat ghaib untuk setiap muslim. Ini pendapat imam asy-Syâfi’i, Ahmad dan lainnya.

2. Shalat ghaib dilarang secara mutlak, karena banyak para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang meninggal dunia di luar kota Madinah, namun tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat ghaib untuk mereka. Sedangkan tentang kisah Najâsyi, itu merupakan kekhususan untuk beliau saja. Ini pendapat madzhab Hanafiyah dan imam Mâlik.

3. Shalat ghaib disyariatkan pada orang yang meninggal di negeri atau suatu tempat yang tidak dishalati oleh seorangpun, seperti kisah Najâsyi yang berada di negeri kaum nashrani lalu meninggal di sana sehingga tidak ada seorangpun yang menyalatinya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat ghaib untuknya. Inilah pendapat yang dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t dan Syaikh Muhammad bin Shâlih al-Utsaimin dalam asy-Syarhul Mumti’ (5/439)

4. Apabila yang meninggal adalah seorang yang memiliki kedudukan dan jasa besar serta pembelaan terhadap Islam atau termasuk pemimpin kaum Muslimin yang memberikan manfaat dan pembelaan terhadap Islam. Atau juga seorang Ulama terkenal maka disyariatkan shalat ghaib baginya. Inilah yang menjadi fatwa al-Lajnah ad-Dâimah seperti dijelaskan diatas.

Pendapat yang rajih menurut kami adalah pendapat yang ketiga dengan alasan berikut :

a. Tidak ada hadits yang shahih yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat ghaib kecuali untuk Najâsyi, karena beliau meninggal ditengah kaum musyrikin bukan (ditengah orang) ahli shalat. Seandainya pun ada diantara mereka yang sudah berimanpun, ia tetap belum mengetahui tata cara shalat jenazah sedikitpun. Sehingga dapat dipastikan beliau belum dishalatkan jenazahnya.

b. Ini yang dapat mewujudkan maksud dan tujuan dari (pensyari’atan) shalat ghaib yaitu menggugurkan kewajiban melakukan shalat jenazah kepada jenazah Muslim.

Wallahu a’lam.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 02/Tahun XV/1432H/2011. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]
_______
Footnote
[1]. Lihat kitab Fatâwâ al-Lajnatid Dâimah Lil Buhûtsil Islâmiyah wal Iftâ, 8/418


HUKUM MENGUBUR JENAZAH DENGAN PETI

Keputusan ke-5 dalam Muktamar ke-8 yang diadakan di Mekkah, dari tanggal 28 Rabiul-Akhir – 7 Jumada al-Ula 1405 H.

Segala puji hanya untuk Allâh semata, semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi yang tidak ada nabi setelahnya, sayyidina dan nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Amma ba’du,
Majlis al-Majma’ al-Fiqh al-Islami memandang permasalahan yang datang dari Pemimpin Umum Pemuda Islam dan Ketua Delegasi al-Jum’iyah al-Islâmiyah Wilayah Victoria, Australia tentang hukum menguburkan jenazah kaum Muslimin pada peti kayu, menurut tata cara yang ada pada orang-orang Nashrani.

Isi pertanyaannya: Sebagian Muslimin disana masih menganggap baik dan mengikuti tata cara ini walaupun pemerintahan di wilayah tersebut memperbolehkan kaum Muslimin mengubur jenazahnya menurut tata cara Islam dengan kafan syar’i tanpa peti.

Setelah terjadi diskusi, maka Majlis al-Majma’ al-Fiqh memutuskan:

1. Semua amalan dan perilaku yang datang dari seorang Muslim dengan maksud tasyabbuh dan taklid pada selain Muslimin, maka itu terlarang secara syariat, dan dilarang dengan dasar hadits-hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

2. Mengubur pada peti, apabila dimaksudkan untuk tasyabbuh pada selain kaum Muslimin, maka itu hukumnya haram. Dan bila tidak bermaksud tasyabbuh, maka makruh (terlarang) selama tidak ada hajat untuk berbuat demikian. Bila ada hajat, maka diperbolehkan.

Semoga shalawat dan salam yang banyak kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya, dan alhamdulillâhi Rabb al-‘Âlamin.

Yang menandatangani:
Ketua: Abdulaziz bin Abdillâh bin Bâz; Wakil Ketua: Dr. Abdullâh bin Umar Nashif; Anggota: (1) Abdullâh bin Abdurrahman al-Basâm, (2) Shalih bin Fauzân bin Abdillâh al-Fauzân, (3) Muhammad bin Abdullâh bin Sabîl, (4) Mushthafa Ahmad az-Zarqâ’, (5) Muhammad Mahmûd ash-Shawâf, (6) Shâlih bin Utsaimin, (7) Muhammad Rasyid Qubâni, (8) Muhammad asy-Syâdzali an-Naifar, (9) Abu Bakar Jûmi, (10) Muhammad bin Jubair (tidak tanda tangan), (11) Dr. Ahmad Fahmi Abu Sunnah, (12) Muhammad al-Habib bin al-Khaujah, (13) Dr. Bakr Abu Zaid (tidak tanda tangan), (14) Mabruk bin Mas’ud al-‘Awâdi, (14) Muhammad bin Sâlim bin Abdulwadud, (15) Dr. Thalâl Umar Bâfaqih (Penetap Keputusan Majlis al-Majma’ al-Fiqh al-Islami).

Sumber:
Qarârât al-Majma’ al-Fiqhi al-Islami li Rabithah al-‘Âlam al-Islami, min Daurat al-Ula 1398 hingga Daurat ats-Tsâminah 1405 H, halaman 146-149.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun XVi/1434H/2013. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]
BAHASAN :