AKAD DAN RUKUNNYA DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh
Ustadz Kholid Syamhudi Lc

Manusia telah mengenal ihwal akad sejak dahulu kala. Bukan suatu hal yang aneh, jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatarbelakanginya. Semua yang diungkap dalam masalah ini hanyalah perkiraan semata.

Sebagian pakar ekonomi memandang bahwa transaksi yang dikenal pertama kali yaitu barter tunai. Yaitu ketika butuh sesuatu, ia menukar barang miliknya dengan barang orang lain yang dia butuhkan. Kemudian transaksi ini mengalami perkembangan sesuai dengan keonsep pemikiran dan agama yang berkembang pada suatu masyarakat, sampai Islam membawa konsep akad transaksi yang indah dan istimewa.

Urgensi Dan Pengertian Akad
Urgensi akad dalam hubungan antar manusia.
Manusia sebagai makhluk sosial pasti butuh pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti, setiap orang pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang disekelilingnya.  Allâh yang Maha Pengasih dan Maha Tahu memberikan anugerah kepada manusia dengan menciptakan alam semesta untuk mereka. Allâh Azza wa Jalla berfirman :

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴿١٢﴾وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allâh-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allâh) bagi kaum yang berfikir. [al-Jâtsiyah/45:12-13]

Setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda-beda. Dan apa yang sudah  menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari’at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu teramat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara kedua transaktor sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.

Warisan ilmu fikih yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar berbagai macam akad tersebut sehingga tujuan akad bisa terealisasi dan memenuhi kebutuhan umat.

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat transaksi, maka peluang konflik dan pertentangan yang mungkin timbul di masa mendatang semakin kecil. Dari sini, seorang muslim mestinya tertantang untuk serius memperhatikan masalah transaksi, mulai dari menyusun konsep, managemen dan mensukseskannya. Karena Allâh Azza wa Jalla  berfirman  :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. [al-Mâidah/5:1]

Oleh sebab itu, sangat diperlukan penjelasan umum tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi, terutama saat berbagai transaksi menggiurkan bermunculan seperti jamur di musim hujan. Antusias masyarakat luas dan respon positip mereka telah mengecoh banyak kaum Muslimin untuk ikut andil. Padahal seharusnya sebagai seorang Muslim, kita harus melihat dan menimbangnya dengan aturan agama kita. Jika tidak bertentang dengan prinsip agama dan berminat, baru ikut andil. Jika bertentangan, maka tinggalkanlah meski nafsu sangat menginginkannya.

Definisi Akad (Transaksi)
Secara bahasa, kata “akad” berasal dari bahasa arab al-‘Aqd  yang dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua hal.[1]

Bila kita memperhatikan pernyataan dan pendapat Ulama ahli fikih seputar definisi akad, kita dapati bahwa akad itu memiliki dua makna yaitu makna umum dan makna khusus. Dalam maknanya yang umum, akad adalah semua komitmen yang ingin dilaksanakan oleh manusia dan menimbulkan hukum syar’i.[2]

Pengertian ini mencakup semua jenis komitmen, baik yang berasal dari dua pihak atau lebih seperti akad jual-beli, sewa-menyewa dan akad nikah serta yang sejenisnya; ataupun komitmen yang berasal dari satu pihak saja, seperti akad sumpah, nadzar, talak, akad memberikan hadiah, shadaqah dan lain-lainnya, termasuk komitmen pribadi untuk melaksanakan semua kewajiban agama dan meninggalkan semua larangan dalam agama.

Menurut para ahli tafsir, makna inilah yang terkandung dalam firman Allâh Azza wa Jalla :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. [al-Mâidah/5:1]

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, “Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan.”[3]

Bahkan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memasukkan komitmen untuk membebaskan budak, akad wala’, ketaatan, nadzar dan sumpah dalam kategori akad. Bahkan beliau juga menyebut kesepakatan damai antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir sebagai akad.[4]

Pengertian akad secara umum ini digunakan para Ulama ahli fikih ketika menjelaskan hukum-hukum umum yang melekat pada suatu akad.

Sedangkan akad dalam maknanya yang khusus, didefinisikan oleh para Ulama dengan beragam definisi yang hampir sama.  Semua definisi itu tercakup dalam pengertian berikut, yaitu :

رَبْطُ إِيْجَابِ بِقَبُوْلٍ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ

(akad adalah) transaksi yang ditandai dengan îjâb[5] dan qabûl[6] atau yang mewakili keduanya yang dilaksanakan sesuai dengan syari’at.[7]

Definisi akad dalam maknanya yang khusus inilah yang langsung terfahami sebagai definisi akad dalam fikih muamalat maliyah.

Rukun-Rukun Akad (Transaksi)
Sebelum membahas rukun akad, perlu diketahui bahwa pembahasan ini berkenaan langsung dengan akad atau transaksi dalam maknanya yang khusus bukan yang umum.

Dalam maknanya yang khusus, akad memiliki tiga rukun yaitu dua pihak yang melakukan akad (al-âqid), obyek akad (mahallul ‘aqd), serta pelafalan (shighah) akad. Berikut perinciannya

Pertama : Dua Pihak Yang Melakukan Akad (Transaktor).
Maksudnya adalah dua orang yang terlibat langsung dalam transaksi. Kedua orang ini harus memenuhi syarat sehingga transaksinya dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Rasyîd (mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya). Ini ditandai dengan akil baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap ediot atau bangkrut total, jika melakukan akad maka akadnya tidak sah.
2. Sukarela dan tidak terpaksa. Akad yang dilakukan dibawah paksaan tidak sah.
3. Akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum, apabila tidak memiliki khiyâr (hak pilih/opsi). Seperti khiyar syarath (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ‘aib dan sejenisnya. [8]

Kedua : Obyek Akad (Mahallul Aqd/ al-Ma’qûd ‘alaihi).
Sesuatu yang menjadi obyek akad, terkadang berupa harta benda, barang dan terkadang non barang atau berupa manfaat (jasa). Misalnya barang yang dijual dalam akad jual beli, atau yang disewakan dalam akad sewa-menyewa dan sejenisnya.

Obyek ini juga harus memenuhi syarat, baru dikatakan akadnya sah. Syarat-syarat itu adalah :

1. Obyek akad adalah suatu yang bisa ditransaksikan sesuai syariat. Syarat ini disepakati para Ulama fikih. Penulis Bidâyatul Mujtahid (2/166), Ibnu Rusyd rahimahullah mengatakan, “(Jika obyek akad itu) barang, maka (syaratnya adalah) boleh diperjual-belikan. … sedangkan (jika obyek akad itu adalah) manfaat (jasa) maka harus dari sesuatu yang tidak dilarang syari’at. Dalam masalah ini, ada beberapa masalah yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Diantara yang sudah disepakati (oleh para Ulama’) adalah batalnya akad sewa-menyewa atas semua manfaat (jasa) yang digunakan untuk sesuatu yang zatnya haram. Demikian juga semua manfaat (jasa) yang diharamkan oleh syariat, seperti upah menangisi jenazah dan upah para penyanyi. Berdasarkan ini, apabila obyek akad itu tidak bisa ditransasikan secara syariat, maka akadnya tidak sah. Misalnya pada akad Mu’awadhah (transaksi bisnis), maka yang menjadi obyek haruslah barang yang bernilai, sepenuhnya milik transaktor dan tidak terkait dengan hak orang lain. Berdasarkan ini, para Ulama ahli fiqih melarang beberapa bentuk transaksi berikut :
   1. Jika obyek akadnya adalah manusia yang merdeka (non budak), karena orang yang merdeka bukan harta, sehingga tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang.
   2. Jika obyek akadnya adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai, anjing dan babi. Juga semua barang yang suci yang berubah menjadi najis yang tidak mungkin disucikan lagi, seperti cuka, susu dan benca cair lainnya yang terkena najis. Namun jika bisa dibersihkan, maka itu boleh dijadikan sebagai obyek akad.
   3. Jika obyeknya adalah barang yang tidak dapat dimanfaatkan, baik yang tidak dapat dimanfaatkan dalam bentuk nyata, seperti serangga atau tidak dapat dimanfaatkan karena dilarang syariat, seperti alat musik.[9]

Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Komoditi yang tidak berguna ibarat barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat jadikan obyek akad.[10]

2. Obyek akad itu ada ketika akad dilakukan.
3. Obyek transaksi bisa diserahterimakan. Barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahterimakan, tidak sah dijadikan sebagai obyek akad.
4. Jika obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan secara langsung, maka traksaktor harus mengetahui wujudnya. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan transaktor namun barang tersebut tidak ada di lokasi transaksi, seperti dalam jual beli as-Salam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ,”Barangsiapa yang melakukan jual beli As-Salm, hendaknya ia menjual barangnya dalam satu takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, dalam batas waktu yang jelas..”

Ketiga : Kalimat Transaksi (Shighat al-Akad)
Yang dimaksudkan adalah ungkapan atau yang mewakilinya yang bersumber dari transaktor untuk menunjukkan keinginannya terhadap keberlangsungan transaksi dan sekaligus mengisyaratkan keridhaannya terhadap akad tersebut. Para Ulama ahli fiqih membahasakannya dengan îjâb dan qabûl (serah terima)[11], namun mereka berbeda pendapat tentang definisi ijâb dan qabûl. Menurut madzhab hanafiyyah, ijâb adalah kalimat transaksi yang diucapkan sebelum qabûl, baik bersumber dari pihak pemilik barang (dalam akad jual-beli, sewa-menyewa) ataupun bersumber dari pembeli (jika dalam akad jual beli).

Sementara menurut jumhur Ulama, îjâb adalah statemen penyerahan dan qabûl adalah statemen penerimaan. Sehingga menurut jumhur Ulama, ijâb itu mestinya diucapkan oleh orang pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon isteri dan lain sebagainya. Dan qabûl karena dia adalah penerimaan, maka msertinya berasal dari orang yang akan menjadi pemilik kedua, seperti pembeli, penyewa, calon suami dan lain sebagainya. Jadi, pemilik pertama yang mengucapkan ijâb sementara calon pemilik kedua yang mengucapkan qabûl.

Pada dasarnya ketika seseorang hendak mengungkapkan keinginannya, maka yang dia pergunakan adalah untaian kata-kata. Sehingga lafazh dan untaian kata-kata adalah cara utama dalam mengungkapkan keinginan. Namun ini terkadang bisa diwakili dengan yang lainnya seperti isyarat, tulisan, surat dan saling memberi dan lain sebagainya. Oleh karena itu shighat (kalimat transaksi) ini dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Dengan shighat qauliyah (ucapan lisan). Ini yang dinamakan îjâb Qabûl. Ijâb qabûl ini dapat diwujudkan dengan tulisan atau utusan perwakilan. Apabila seorang menulis kepada pihak kedua lalu mengirimnya dengan faks atau mengirim orang untuk membawa faktur penjualan lalu pihak kedua menerimanya di majlis akad maka akad jual beli itu sah.

Dalam ijâb qabûl disyaratkan beberapa syarat diantaranya :

• Ada relevansi antara qabûl dan îjâb[12] dalam masalah ukuran, kriteria, pembayaran dan tempo. Jika tidak relevan, maka akad itu tidak sah. Misalnya, penjual menyatakan, “Saya jual rumah ini seharga 300 juta.”, lalu pembeli menjawab, “Saya terima rumah ini seharga 250 juta.” , maka akad seperti ini tidak sah.

Apabila qabûl menyelisihi kandungan îjâb maka akad atau transaksinya tidak sah.

Namun bila qabûl menyelisihi îjâb demi kebaikan orang yang mengucapkan îjâb maka para Ulama menyatakannya sebagai akad yang sah. Misalnya, seorang wali mengucapkan îjâb dengan menyatakan, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya dengan mahar 50 ribu dolar”. lalu sang mempelai lelaki menjawab dalam qabulnya, “Saya terima nikahnya dengan mahar 100 ribu dolar”. Akad ini bisa diterima dan sah karena isinya mendatangkan kemaslahatan bagi pengijâb. Bahkan ini semakin menunjukkan keridhaan pihak penerima.

• Ijâb dan qabûl bersambung dan ini terwujud dalam satu majlis atau dalam satu lokasi. Karena îjâb itu hanya bisa dianggap bagian dari transaksi bila ia bersambung dengan qabûl. Perlu dicatat, bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi jaman. Dalam kondisi tertentu, akad bisa berlangsung melalui pesawat telpon, kecuali akad nikah, akad jual beli salam dan beberapa akad lainnya yang tidak bisa via telepon. Ketika akad dilakukan via telepon, maka lokasi akad adalah masa berlangsungnya percakapan via telpon. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan line telpon masing tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam lokasi transaksi.

Terkait dengan syarat ijâb dan qabûl harus bersambung dan terjadi dalam satu majlis, ada beberapa akad yang diperkecualikan, karena tidak bisa dan bukan menjadi syarat, misalnynya:

• • Akad wasiat (transaksi wasiat). Ijâb dalam akad ini dilakukan saat pemberi wasiat masih hidup dan qabûl dari pihak penerima wasiat tidak akan dianggap kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Akad wasiat menjadi tidak sah apabila serah terima barang yang diwasiatkan dilakukan di majlis îjâb atau setelahnya selama pemberi wasiat masih hidup.[13]
  • Akad Washâyah yaitu akad penyerahan wewenang setelah kematian orang yang memiliki kewenangan tersebut. Seperti untuk melunasi hutang, mengembalikan barang titipan. Orang yang diberi wewenang dinamakan washiy dan seseorang tidak anggap washiy kecuali setelah yang memberikan wewenang itu meninggal. Karena dalam akad washâyah tidak disyaratkan îjâb dan qabûl itu dalam satu majlis.[14]
  • Akad Wakalah.
• Antara îjâb dan qabûl tidak diselingi jeda waktu lama yang mengisyaratkan ketidakinginan salah satu pihak.

Tidak ada indikasi yang menunjukkan penolakan atau pengunduran diri dari pihak kedua merupakan syarat, karena jika indikasi itu ada, maka bisa membatalkan îjâb. Kalau beberapa saat setelah ada indikasi penolakan itu baru ada qabûl, maka qabû itu sudah tidak berguna lagi. Karena tidak terkait lagi dengan îjâb sebelumnya secara tegas.

• Kedua belah pihak mendengar ucapan îjâb qabûl. Apabila jual beli menggunakan saksi maka pendengaran saksi cukup untuk mengesahkan jual beli tersebut.
• Ijâb masih berlaku sampai ada qabûl dari pihak kedua. Kalau pihak pertama telah menarik îjâbnya, lalu setalah itu ada qabûl, maka qabûl seperti ini dianggap qabûl tanpa îjâb dan tidak diperhitungkan.

2. Dengan shighatul fi’liyah (dengan perbuatan) dinamakan juga al-mu’athah yaitu serah terima tanpa ucapan. Seperti orang yang membeli barang yang sudah jelas harganya lalu ia ambil barang dan menyerahkan uang pembayaran. Ini sering terjadi di supermarket dan toko-toko zaman ini. Demikian juga aktifitas jual beli via bursa efek, dimana akad transaksi terjadi dalam hitungan menit bahkan detik dengan aturan dan sisitem yang telah disepakati perusahan dan orang-orang yang bertransaksi untuk menunjukkan keridhaan. Maka ini semua sah apabila sudah ada nota kesepakatan antara perusahaan yang terkait dengan penjual dan pembeli atas satu sistem yang mengungkapkan keridhaan semua pihak. Seperti nomor kartu visa via internet.

Demikian sebagian pembahasan tentang transaksi dan rukunnya dalam islam semoga bermanfaat.

Referensi :

1. Al-Mughni karya Ibnu Quddâ
2. Raudhatuth Thâlibîn karya Imam an-Nawawi
3. Al-Majmû’ Syarhul Muhadzdzab karya imam an-Nawawi
4. Aqsâmul Uqûd fil Fiqhil Islâmi, karya Hanân bintu Muhammad Husein Jastaniyah.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun XIV/1431H/2011M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]
________
Footnote
[1] Ikatan itu sendiri bisa bermakna kongkrit. Itulah makna sebenarnya. Seperti dalam bahasa Arab, “aqadtu al-habl”  yakni saya buhul dan saya hubungkan antara dua ujungnya. Namun ikatan juga bisa bermakna abstrak seperti ikatan jual-beli.
[2] Aqsâmul Uqûd 1/43
[3] Ahkâmul Qur`ân, 2/526
[4] Lihat al-Qawâ’idun Nûrâniyah, hlm. 73.
[5] Ungkapan penyerahan dari pihak pertama, misalnya, “Saya menjual barang ini kepada anda”
[6] Ungkapan penerimaan dari pihak kedua, misalnya, “Saya beli barang anda”
[7] Lihat at-Ta’rîfât karya al-Jurjâni, hlm. 166
[8] Tentang khiyaar telah kami sampaikan dalam rubrik fikih majalah Assunnah edisi 12/Thn.XIII/Rabiul Awwal 1431H/Maret 2010M dan edisi 01/Thn XIV/Rabiul Tsani 1431/April 2010M
[9] Lihat al-Majmû’ Syarhul Muhadzdzab karya imam an-Nawawi, 9/238-240.
[10] Yang perlu diingat di sini, bahwa satu barang dikatakan bermanfaat atau tidak, itu bisa berubah melalui perkembangan jaman. Sampah misalnya, dahulu dianggap sebagai barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Namun dalam kehidupan modern sekarang ini, sampah dapat digunakan dalam produksi pupuk dan sejenisnya. Maka komoditi ini tidak lagi dianggap sebagai barang rongsokan.
[11] Aqsâmul Uqûd 1/59
[12] Lihat Raudhatuth Thâlibîn karya Imam an-Nawawi, 3/342
[13] Lihat al-Mughni 6/444
[14] Lihat al-Mughni 6/467

GADAI (AR-RAHN)

Oleh
Ustadz Kholid Syamhudi Lc

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam masalah ibadah maupun mu’amalah (hubungan antar makhluk). Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah-satunya, yaitu dalam hutang-piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman. Yaitu adanya pemberlakukan barang gadai sebagai jaminan.

Munculnya banyak lembaga peminjaman (atau perseorangan) dengan jaminan, baik yang dikelola pemerintah atau swasta, menjadi bukti adanya transaksi gadai di tengah masyarakat. Perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan manusia, tetapi sudah lama berlangsung. Yang kadang tak bisa dihindari, yaitu akibat yang ditimbulkan dari transaksi gadai ini, yakni adanya perbuatan zhalim dan saling memakan harta dengan cara batil.

Bagaimanakah syari’at Islam memandang transaksi gadai ini? Berikut adalah pembahasan mengenai hal tersebut, atau yang disebut ar-rahn? Semoga menambah pengertian kita, sehingga dapat menghindarkan diri dari praktek-praktek yang merugikan, baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain.

DEFINISI AR-RAHN
Rahn, dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu.[1] Dikatakan dalam bahasa Arab,  المَاءُ الرَّاهِنُ  (apabila airnya tidak mengalir) dan kata  نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ  (nikmat yang tidak putus). Ada juga yang mengatakan, makna rahn adalah tertahan, dengan dasar firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya, -(al Muddatstsir/74 ayat 38)- yakni kata rahinah bermakna tertahan.

Pengertian yang kedua ini, hampir sama dengan pengertian pertama, karena yang tertahan itu tetap berada di tempatnya.[2]

Ibnu Faris berkata,”Huruf ra, ha’ dan nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil, baik dengan hak ataupun tidak. Dari sinilah pengertian kata ar-rahn, yaitu sesuatu yang digadaikan.”[3]

Adapun definisi rahn dalam istilah syari’at, para ulama telah menjelaskan, yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut, apabila (si peminjam) tidak mampu melunasinya.[4] Atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi (hutang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya.[5] Atau memberikan harta sebagai jaminan hutang agar digunakan sebagai pelunasan hutang dengan harta atau nilai harta tersebut, bila yang berhutang tidak mampu melunasinya.[6]

Sedangkan menurut Syaikh al Basam, definisi ar-rahn adalah, jaminan hutang dengan barang yang memungkinkan pelunasan hutang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya.[7]

HUKUM AR-RAHN
Berdasarkan al Qur`an, Sunnah dan ijma’ kaum Muslimin, sistem hutang-piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyari’atkan.

Dalil di dalam al Qur`an, yaitu firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [al Baqarah/2:283].

Dalam ayat ini, walaupun disebutkan “dalam perjalanan”, namun tetap menunjukkan keumumannya. Yakni baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim. Karena, kata “dalam perjalanan” pada ayat ini, hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini.

Dibolehkannya ar-rahn, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam , bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul-Mukminin ‘Aisyah Radhiyallahu anha :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

Demikian juga para ulama telah bersepakat bolehnya ar-rahn dalam keadaan safar (perjalanan), akan tetapi masih berselisih tentang bolehnya jika dalam keadaan tidak safar.

Imam al Qurthubi mengatakan: “Tidak ada seorangpun yang melarang ar-rahn pada keadaan tidak safar, kecuali Mujahid, adh-Dhahak dan Dawud (adh-Dhohiri)”.[8] Demikian juga Ibnu Hazm.

Adapun Ibnu Qudamah, beliau mengatakan: “Diperbolehkan ar-rahn adalah dalam keadaan tidak safar (menetap), sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian)”.

Sedangkan Ibnul-Mundzir mengatakan, kami tidak mengetahui seorangpun yang menyelisihi hal ini, kecuali Mujahid. Menurutnya, ar-rahn tidak ada, kecuali dalam keadaan safar. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). [al Baqarah/2:283].

Namun yang benar dalam hal ini, adalah pendapat mayoritas ulama dengan menunjuk adanya perbuatan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan sabda beliau:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Ar-rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Dan susu hewan menyusui, diminum, dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (memberi) nafkah. [HR al Bukhari, no. 2512]. Wallahu a’lam.[9]

Pendapat ini dirajihkan Ibnu Qudamah, al Hafidz Ibnu Hajar,[10] dan Muhammad al Amin as-Singqithi.[11]

Setelah jelas pensyari’atan ar-rahn dalam keadaan safar (perjalanan), apakah hukumnya wajib dalam safar dan mukim, atau tidak wajib pada keseluruhannya, atau wajib dalam keadaan safar saja?

Dalam keadaan demikian, para ulama berselisih dalam dua pendapat.
Pendapat Pertama. Tidak wajib, baik dalam perjalanan maupun saat mukim. Inilah pendapat madzhab imam empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah).

Ibnu Qudamah berkata: “Ar-rahn tidaklah wajib. Kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya. Karena ia (ar-rahn) sebagai jaminan atas hutang, sehingga tidak wajib seperti dhiman (jaminan pertanggung-jawaban)”.[12]

Dalil pendapat ini, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan pensyari’atan ar-rahn dalam keadaan mukim sebagaimana disebutkan di atas, yang tidak menunjukkan adanya perintah, sehingga menunjukkan tidak wajib. Demikian juga karena ar-rahn adalah jaminan hutang, sehingga tidak wajib seperti halnya adh-dhiman (jaminan pertanggung-jawaban) dan al kitabah (penulisan perjanjian hutang). Disamping itu, juga karena adanya kesulitan ketika harus melakukan penulisan perjanjian hutang. Bila al kitabah tidak wajib, maka demikian juga penggantinya.

Pendapat Kedua. Wajib dalam keadaan safar. Demikian pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). [al Baqarah/2:283].

Menurut mereka, kalimat “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” adalah berita yang maknanya perintah. Juga dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

 كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Semua syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka ia bathil, walaupun seratus syarat. [HR al Bukhari].

Mereka mengatakan, pensyaratan ar-rahn dalam keadaan safar ada dalam al Qur`an dan diperintahkan, sehingga wajib mengamalkannya, dan tidak ada pensyaratan dalam keadaan mukim, sehingga ia tertolak.

Pendapat ini dibantah, bahwa perintah dalam ayat tersebut bermaksud bimbingan, bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman Allah setelahnya:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). [al Baqarah/2:283].

Demikian juga pada asalnya dalam transaksi mu’amalah adalah boleh (mubah), hingga ada larangan, dan disini tidak terdapat adanya larangan.[13]

Yang rajih adalah pendapat pertama. Wallahu a’lam.

HIKMAH PENSYARI’ATAN AR-RAHN
Setiap orang berbeda-beda keadaannya, ada yang kaya dan ada yang miskin, sedangkan harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu terkadang pada waktu tertentu seseorang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Dan pada saat itu tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya, atau yang meminjamkan kapadanya. Begitu juga tidak ada penjamin yang menjaminnya, sehingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, atau meminjam dengan kesepakatan ketentuan, yaitu memberikan jaminan gadai yang disimpan pada pihak pemberi hutang, sampai ia mampu melunasi hutangnya.

Oleh karena itu, Allah mensyari’atkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin), pemberi hutang (murtahin) dan masyarakat.

Untuk yang menggadaikan (rahin), ia mendapatkan keuntungan sehingga dapat menutupi kebutuhannya. Sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya dari krisis yang menimpanya, dan menghilangkan kegundahan di hatinya. Bahkan kadang ia bisa berdagang bermodal hutang tersebut, lalu menjadi sebab ia menjadi kaya.

Sedangkan pihak pemberi hutang (murtahin), ia menjadi tenang dan merasa aman atas haknya, dan mendapatkan keuntungan syar’i. Bila ia berniat baik, maka mendapatkan pahala dari Allah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan, saling memberi kecintaan dan kasih sayang di antara manusia. Karena peminjaman dengan ar-rahn ini termasuk kategori tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Di sana terdapat manfaat yang menjadi solusi krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa.[14]

RUKUN DAN SYARAT AR-RAHN
Mayoritas ulama memandang rukun ar-rahn (gadai) ada empat, yaitu:

1. Ar-rahn atau al marhun (barang yang digadaikan).
2. Al marhun bihi (hutang).
3. Shighah.[15]
4. Dua pihak yang bertransaksi, yaitu rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (pemberi hutang).

Sedangkan madzhab Hanafiyah memandang ar-rahn (gadai) hanya memiliki satu rukun, yaitu shighah, karena hakikat pada ar-rahn adalah transaksi.[16]

Sedangkan syarat dalam ar-rahn adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berhubungan dengan yang melakukan transaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).[17]
2. Syarat yang berhubungan dengan al marhun (barang gadai) ada tiga, yaitu:
   • Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik dalam bentuk barang atau nilainya, apabila yang berhutang tersebut tidak mampu melunasinya.[18]
   • Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya, atau yang dizinkan bagi dirinya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.[19]
   • Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena ar-rahn adalah transaksi atau harta, sehingga disyaratkan dalam hal seperti ini.[20]

3. Syarat yang berhubungan dengan al marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib, atau yang akhirnya menjadi wajib. [21]

KAPAN AR-RAHN (GADAI) MENJADI KEHARUSAN?
Para ulama berselisih pendapat dalam masalah keharusan ar-rahn. Apakah langsung seketika saat transaksi, ataukah setelah serah terima barang gadainya.

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat:
1. Serah terima adalah menjadi syarat keharusan terjadinya ar-rahn. Demikian pendapat madzhab Hanafiyah, Syafi’iyah dan riwayat dalam madzhab Ahmad bin Hambal serta madzhab Dhohiriyah.

Dasar pendapat ini adalah firman Allah   فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةُُ. Dalam ayat ini, Allah mensifatkannya dengan dipegang (serah terima). Dan ar-rahn adalah transaksi penyerta yang memerlukan adanya penerimaan, sehingga perlu adanya serah terima (al qabdh), seperti hutang. Juga karena hal itu adalah Rahn (Gadai) yang belum diserah terimakan maka tidak diharuskan menyerahkannya sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.[22]

2. Ar-rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak menyerahkan barang gadainya, maka ia pun dipaksa untuk menyerahkannya. Demikian pendapat madzhab Malikiyah dan riwayat dalam madzhab al Hanbaliyah.

Dasar pendapat ini adalah firman Allah    فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةُُ. Dalam ayat ini, Allah menetapkannya sebagai ar-rahn sebelum dipegang (diserah-terimakan). Juga ar-rahn adalah akad transaksi yang mengharuskan adanya serah terima, sehingga juga menjadi wajib sebelumnya, seperti halnya jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik, bahwa serah terima hanyalah menjadi penyempurna ar-rahn, dan bukan syarat sahnya.

Syaikh Abdur-Rahman bin Hasan menyatakan, firman Allah  فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةُُ itu, adalah sifat  keumumannya, namun hajat menuntut (keharusannya) tidak dengan serah terima (al qabdh).[23]

Menurut Prof. Dr. ‘Abdullah ath-Thayyar, yang rajih, bahwasanya ar-rahn menjadi keharusan dengan adanya akad transaksi, karena hal itu dapat merealisasikan faidah ar-rahn, yaitu berupa pelunasan hutang dengannya atau dengan nilainya, ketika (hutangnya) tidak mampu dilunasi. Dan ayat ini hanya menjelaskan sifat mayoritas dan kebutuhan menuntut adanya jaminan, walaupun belum sempurna serah terimanya, karena ada kemungkinan mendapatkannya.[24]

KAPAN SERAH TERIMA AR-RAHN DIANGGAP SAH?
Barang gadai, adakalanya berupa barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti rumah dan tanah. Maka kesepakatan serah terimanya dengan mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya.

Ada kalanya juga berupa barang yang dapat dipindahkan. Bila berupa barang yang ditakar, maka kesepakatan serah terimanya ialah dengan ditimbang pada takaran. Bila barang timbangan, maka serah terimanya dengan ditimbang dan dihitung, bila barangnya dapat dihitung. Serta dilakukan pengukuran, bila barangnya berupa barang yang diukur.

Namun bila barang gadai tersebut berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat tantang cara serah terimanya. Ada yang berpendapat dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan ada yang menyatakan cukup ditinggalkan pihak yang menggadaikannya, sedangkan murtahin dapat mengambilnya.

HUKUM-HUKUM SETELAH SERAH TERIMA
Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan, serta jaminan pertanggung jawaban bila  rusak atau hilang.

1. Pemegang barang gadai.

Barang gadai tersebut berada di tangan murtahin (pemberi hutang) selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah:

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانُُ مَّقْبُوضَةُُ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). [al Baqarah/2:283].

Dan sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Hewan yang dikendarai dinaiki, apabila digadaikan. Dan susu (dari hewan) diminum, apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya. [Hadits shahih riwayat at-Tirmidzi].

2. Pembiayaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan barang gadai.

Pada asalnya, barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan, adalah milik orang yang menggadaikan (rahin). Adapun bagi murtahin, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadai tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan, atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya, apabila ia memberi nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut). Pemanfaatan barang gadai tersebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Hewan yang dikendarai dinaiki, apabila digadaikan. Dan susu (dari hewan) diminum, apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya. [Hadits shahih riwayat at-Tirmidzi].

Menurut Syaikh al Basam, ulama sepakat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut, juga menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan, dan hewan yang memiliki air susu boleh diperas oleh yang menerima gadai. [25]

Penulis kitab al Fiqhul-Muyassarah mengatakan, manfaat dan pertumbuhan barang gadai menjadi hak pihak penggadai, karena barang itu merupakan miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya, tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan murtahin (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan, dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu berarti peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Akan tetapi, bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka murtahin diperbolehkan mengendarainya dan memeras susunya, sesuai besarnya nafkah tanpa diperlukan izin dari penggadai, karena sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Ar-rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan; dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi yang menungganginya dan meminumnya, (untuk) memberi nafkah. [HR al Bukhari no. 2512].

Demikian madzhab Hanabilah. Adapun mayotitas ulama fiqih dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah, mereka memandang murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadai. Pemanfaatan hanyalah hak penggadai, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

Ia yang berhak memanfaatkannya, dan wajib baginya biaya pemeliharaannya. [HR ad-Daraquthni dan al Hakim].

Mereka tidak mengamalkan hadits pemanfaatan kendaraan dan hewan perah sesuai nafkahnya, kecuali Ahmad, dan inilah yang rajih -Insya Allah- karena hadits shahih tersebut.[26]

Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan komentar terhadap hadits pemanfaatan kendaraan gadai, bahwa hadits ini dan kaidah dan ushul syari’at menunjukkan, hewan gadai dihormati karena hak Allah. Pemiliknya memiliki hak kepemilikan, dan murtahin (yang memberikan hutang) memiliki atasnya sebagai hak jaminan. Bila barang gadai tersebut di tangannya, lalu tidak dinaiki dan tidak diperas susunya, tentu kemanfaatannya akan hilang secara sia-sia. Sehingga tuntutan keadilan, analogi (qiyas) dan kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadai (murtahin) dan hewan tersebut, ialah murtahin mengambil manfaat mengendarai dan memeras susunya, dan menggantikannya dengan menafkahi (hewan tersebut). Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah, maka dalam hal ini terdapat kompromi dua kemaslahatan dan dua hak.[27]

3. Pertumbuhan barang gadai.

Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah digadaikan, adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung, seperti (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam barang gadai berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan jika terpisah, maka dalam hal seperti terjadi perbedaan pendapat di kalngan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang menyepakatinya memandang, bahwa pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai di tangan murtahin, maka ikut kepada barang gadai tersebut. Sedangkan Imam Syafi’i, Ibnu Hazm, dan yang menyepatinya memandang, pertambahan atau pertumbuhan bukan ikut barang gadai, tetapi menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja Ibnu Hazm berbeda dengan Syafi’i menyangkut barang gadai yang berupa kendaraan dan hewan menyusui. Ibnu Hazm berpendapat, dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) milik yang menafkahinya.[28]

4. Perpindahan kepemilikan dan pelunasan hutang dengan barang gadai.

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (rahin), dan rahin tidak mampu melunasinya.

Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang zhalim ini dan menjelaskan, bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya di tangan pihak yang berpiutang, sehingga tidak boleh memaksa orang yang menggadaikan tersebut menjualnya, kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tesebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya, maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut (orang yang menggadaikan barang tersebut). Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya.[29]

Kesimpulannya, barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun bila telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada murtahin untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, dikarenakan hutangnya yang sudah jatuh tempo, harus dilunasi seperti hutang tanpa gadai. Bila rahin dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikian) barang gadainya, maka murtahin harus melepas barang tersebut. Adapun bila rahin tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (ar-rahin) menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya, dengan izin dari murtahin, dan dalam pembayaran hutang-hutangnya didahulukan murtahin atas pemilik piutang lainnya. Apabila penggadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara, agar ia menjual barang gadainya tersebut. Apabila tidak juga menjualnya, maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi hutang tersebut dari nilai hasil jualnya. Demikianlah pendapat madzhab Syafi’iyah dan Hambaliyah. Adapun Malikiyah, mereka memadang pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya, dan melunasi hutang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah memandang, murtahin boleh menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta pemerintah untuk memenjarakannya, bila tampak pada ar-rahin tidak maumelunasinya. Pemenrintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya, namun memenjarakannya saja, sampai ia menjualnya untuk menolak kezhaliman.[30]

Yang rajih, pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi hutangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan sang penggadai, karena tujuannya adalah membayar hutang, dan tujuan itu telah terwujud dengan menjual barang gadai tersebut. Juga untuk mencegah adanya dampak negatif di masyarakat dan lainnya, jika diberlakukan penjara. Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh hutangnya, maka selesailah hutang tersebut. Namun, bila tidak dapat menutupinya, maka penggadai tersebut tetap memiliki hutang sisa, antara nilai barang gadai dengan hutangnya, dan ia wajib melunasinya.

Demikianlah keindahan Islam dalam permasalahan gadai. Penyelesaian dan pelunasan hutang dilakukan secara adil. Tidak seperti yang dilakukan di tengah masyarakat kebanyakan. Yakni terjadinya tindak kezhaliman yang dilakukan pemilik piutang, dengan cara menyita barang gadai, walaupun nilainya lebih besar dari hutangnya, bahkan mungkin berlipat-lipat. Perbuatan semacam ini, sangat jelas merupakan perbuatan jahiliyah dan perbuatan zhalim yang harus dihilangkan. Semoga kita terhindar dari perbuatan ini.

Wallahul-Muwaffiq.

Maraji’:

1. Al Fiqhul-Muyassarah, Qismul-Mu’amalah, Prof. Dr. ‘Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. ‘Abdullah bin Muhammad al Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, Cetakan Pertama, Tahun 1425H, Madar al Wathani lin-Nasyr, Riyadh, KSA, hlm. 115.
2. Abhats Hai’ati Kibaril-‘Ulama bil-Mamlakah al ‘Arabiyah as-Su’udiyah, disusun oleh al Amanah al ‘Amah li Hai’ati Kibaril-Ulama, Cetakan Pertama, Tahun 1422H.
3. Kitab Taudhihul-Ahkam min Bulughul-Maram, Syaikh ‘Abdullah al Bassam, Cetakan Kelima, Tahun 1423, Maktabah al Asadi, Makkah, KSA.
4. Al Mughni, Ibnu Qudamah, Tahqiq Dr. ‘Abdullah bin Abdul-Muhsin at-Turki dan ‘Abdul-Fatah Muhammad al Hulwu, Cetakan Kedua, Tahun 1412H, Penerbit Hajar, Kairo, Mesir.
5. Al Majmu’ Syarhul-Muhadzab, Imam Nawawi, dengan penyempurnaan Muhamma Najib al Muthi’i, Cetakan Tahun 1419H, Dar Ihya-ut-Turats al ‘Arabi, Beirut.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun X/1428H/2007M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]
________
Footnote
[1] Lihat Taudhihul-Ahkam min Bulughul-Maram, Syaikh ‘Abdullah al Bassam, Cetakan Kelima, Tahun 1423, Maktabah al Asadi, Makkah, KSA (4/460).
[2] Lisanul-‘Arab, Ibnu Mandzur pada kata rahana. Dinukil dari al Fiqhul-Muyassarah, Qismul- Mu’amalah, Prof. Dr. ‘Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. ‘Abdullah bin Muhammad al Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, Cetakan Pertama, Tahun 1425H, Madarul- Wathani lin-Nasyr, Riyadh, KSA, hlm. 115.
[3] Mu’jam Maqayis al Lughah (2/452). Dinukil dari Abhats Hai’ati Kibaril-‘Ulama bil Mamlakah al Arabiyah as-Su’udiyah, oleh al Amanah al ‘Amah li Hai’ati Kibaril-‘Ulama, Cetakan Pertama, Tahun 1422H (6/102).
[4] Lihat al Majmu’ Syarhul-Muhadzab, Imam Nawawi dengan penyempurnaan Muhammad Najib al Muthi’i, Cetakan Tahun 1419H, Dar Ihya-ut-Turats al ‘Arabi, Beirut (12/299-300).
[5] Al Mughni, Ibnu Qudamah, Tahqiq Dr. ‘Abdullah bin Abdul-Muhsin at-Turki dan ‘Abdul-Fatah Muhammad al Hulwu, Cetakan Kedua, Ttahun 1412H, Penerbit Hajar, Kairo, Mesir (6/443).
[6] Al Wajiz fi Fiqhis-Sunnah wal-Kitabil-‘Aziz
[7] Taudhihul-Ahkam min Bulughul-Maram (4/460).
[8] Abhats Hai’ati Kibaril-‘Ulama bil-Mamlakah al Arabiyah as-Su’udiyah (6/107).
[9] Al Mughni (6/444) dan Taudhihul-Ahkam min Bulughul-Maram (4/460).
[10] Fathul-Bari (5/140).
[11] Adhwa’ul-Bayan (1/228).
[12] Al Mughni 6/444
[13] Abhats Hai’ati Kibaril-‘Ulama bil-Mamlakah al Arabiyah as-Su’udiyah (6/112-112).
[14] Abhats Hai’ati Kibaril-‘Ulama bil-Mamlakah al Arabiyah as-Su’udiyah (6/112).
[15] Shighah adalah sesuatu yang menjadikan kedua pelaku transaksi dapat mengungkapkan keridhaannya, baik berupa perkataan, yaitu ijab qabul atau berupa perbuatan.
[16] Al Fiqhul-Muyassarah, hlm. 116.
[17] Lihat al Majmu’ Syarhul-Muhadzab (12/302), al Fiqhul-Muyassar, hlm 116, dan Taudhihul-Ahkam (4/460).
[18] Al Fiqhul-Muyassarah, hlm. 116.
[19] Lihat Taudhihul-Ahkam (4/460) dan al Fiqhul-Muyassarah, hlm. 116.
[20] Taudhihul-Ahkam (4/460).
[21] Al Fiqhul-Muyassarah, hlm. 116.
[22] Al Mughni (6/446).
[23] Taudhihul-Ahkam (4/464).
[24] Al Fiqhul-Muyassarah, hlm. 117.
[25] Lihat pembahsannya dalam Taudhihul-Ahkam (4/462-477).
[26] Al Fiqhul-Muyassarah, hlm. 117.
[27] Dinukil dari Taudhihul-Ahkam (4/462).
[28] Abhats Hai’ati Kibaril-‘Ulama (6/134-135).
[29] Taudhihul-Ahkam (4/467).
[30] Al Fiqhul-Muyassar, hlm. 119.

PERSEROAN SYIRKAH SESUAI SYARIAH

Oleh
Utsadz Nurcholis Majid Ahmad, Lc

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi dengan beragam bentuk dan macamnya turut mewarnai dunia bisnis. Bentuk-bentuk transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi berkembang cepat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Transaksi bisnis kontemporer yang berkembang tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga oleh berbagai kelompok usaha yang bergabung dalam badan hukum usaha (syirkah) tertentu,  seperti Perseroan Terbatas, CV, Firma, Koperasi dan sebagainya. Melihat begitu beragamnya transaksi bisnis serta organisasi atau kelompok usaha yang mengelola transaksi bisnis tersebut, maka adalah suatu keharusan bagi kaum Muslimin untuk mengkaji bagaimana bentuk transaksi bisnis dan badan hukum menurut sisi Syari’at Islam ?  Hal ini menjadi penting mengingat aktivitas seorang Muslim harus selalu terikat dengan aturan Allâh Azza wa Jalla sebagai bukti keimanannya kepada Allâh Azza wa Jalla dan hari akhirat. Pengkajian ini juga penting untuk melihat sejauh mana peranan Syariat Islam dalam menjawab perkembangan zaman, khususnya perkembangan dunia bisnis.

Dalam dunia bisnis, jika seseorang memiliki modal dan  kemampuan usaha maka orang tersebut kemungkinan besar akan mengembangkan uangnya sendiri. Namun bila tidak punya skill, maka ia bisa bekerja sama dengan orang lain yang mampu berusaha. Dan jika modalnya kurang, ia bisa bekerjasama dengan orang lain lagi untuk menambah modal. Sementara orang yang punya keahlian atau kemampuan serta kesempatan untuk berusaha,tapi tidak memiliki dana; atau kemampuan yang dimilikinya masih kurang, maka ia bisa bekerjasama dengan orang lain yang memiliki dana atau keahlian. Inilah kerjasama (syirkah), baik menyangkut keahlian maupun dana, dalam berusaha meraih atau mengembangkan harta.

Bentuk-bentuk kerjasama dan tata caranya, diatur dalam Bab Syirkah. Dalam beberapa literature, kita tahu bahwa bentuk perseroan (syirkah)  itu ada berbagai macam. Pada makalah ini, akan  kami coba sajikan secara umum bagaimana bentuk-bentuk perseroan (syirkah) menurut Islam. Hal ini penting agar kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan badan hukum usaha (perseroan) yang ada selama ini. Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan dalam Islam atau tidak? Jika sesuai, maka tentunya kita dapat memanfaatkannya dalam kegiatan bisnis. Jika tidak sesuai, maka kita bisa mengambil langkah yang sesuai dengan kemampuan kita.

Defenisi Dan Dasar Hukum Perseroan (Syirkah) Dalam Islam
Dari segi bahasa, syirkah adalah penggabungan (ikhtilâth) dua harta atau lebih menjadi satu.[1] Sedang menurut istilah syari’, syirkah adalah hak kepemilikan terhadap suatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sesuai prosentase tertentu (yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda).[2]

Hukum melakukan syirkah adalah mubah, dengan dalil dari al-Qur’ân dan as-Sunnah serta ijmâ’. Dalam al-Qur’ân Allâh Azza wa Jalla berfirman :

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu [an-Nisâ’/4:12]

Dalam ayat tersebut Allâh Subhanahu wa Ta’ala menerangkan bahwa saudara seibu yang memenuhi syarat jika lebih dari satu maka mereka bersekutu dalam kepemilikan sepertiga harta warisan.

Adapun dasar dari Sunnah, yaitu firman Allâh Azza wa Jalla yang terdapat dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”[3]

Syirkah bisa dilakukan sesama muslim, dan juga bersama orang kafir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan penduduk Khaibar.  Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma menceritakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mempekerjakan penduduk Khaibar (orang-orang Yahudi) dengan mendapat setengah bagian dari hasil panen tanaman dan buah.[4]

Dalil ketiga adalah ijma’ yakni ulama’ kaum Muslimin telah sepakat tentang bolehnya syirkah (perseroan), namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa macam jenis syirkah.[5]

Macam-Macam Syirkah
Syirkah, menurut jumhur Ulama’ dibagi menjadi dua jenis yaitu Syirkatul Amlâk dan Syirkatul Uqûd.

1. Syirkatul Amlâk yaitu kepemilikan barang secara kolektif.
Syirkatul amlâk ada dua bentuknya  yaitu :[6]

• Syirkatul ikhtiyâr yaitu persyerikatan dalam kepemilikan barang (atau kepemilikan secara kolektif) yang dihasilkan oleh perbuatan dua orang atau lebih. Misalnya :
  • Dua orang atau lebih yang sepakat untuk membeli suatu barang dengan biaya bersama. Maka kepemilikan terhadap barang itu sesuai prosentase modal.
  • Dua orang yang diberi wasiat atau hadiah sebuah barang, kemudian mereka terima. Maka keduanya memiliki bagian dari barang tersebut. Kepemilikian ini disebut syirkatul ikhtiyâr karena setiap pihak mempunyai hak pilih dalam menentukan kepemilikan perseroan.
• Syirkatul jabr ; yaitu kepemilikan secara kolektif terhadap sebuah barang tanpa usaha dari pihak yang bersyerikat. Misalnya dalam harta warisan yang didapat oleh ahli waris jika ada dua atau lebih.

Dalam dua macam syarikat ini tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut tanpa izin dari semua pihak yang terkait dalam persyarikatan.[7]

2. Syirkatul Uqûd.
Syirkatul uqûd adalah aqad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bersyarikat dalam modal atau melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari untung.[8]

Dari pengertian ini dan juga dengan memperhatikan berbagai bentuk kerjasama usaha perseroan (syirkah), maka dalam syari’at Islam, perseroan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok.yaitu :

A. Syirkah Bil Amwâl (Perseroan dalam modal)
Perseroan ini bertumpu pada modal bersama untuk melakukan sebuah usaha guna menghasilkan keuntungan. Syirkah ini memiliki dua bentuk yaitu:

1. Syirkatul Inân. Syirkah Inan adalah persyerikatan dua pihak atau lebih dimana masing-masing membawa dana sebagai modal dan keahlian masing-masing dalam sebuah usaha. Modal utama adalah uang dan keahlian. Keabsahan syikrah jenis ini telah disepakati oleh para Ulama.

Dalam perserikatan (syirkah) ini, barang yang disertakan sebagai modal harus lebih dulu dihitung nilainya sebelum aqad berlangsung. Nilai modal atau barang modal dari masing-masing pihak tidak harus sama.

Syirkatul Inân dibangun diatas prinsip wakâlah (perwakilan) dan amanah (kepercayaan). Karena masing-masing pihak telah memberi kepercayaan dan izin kepada mitranya untuk mengelola dana dalam usaha yang disepakati tersebut. Bila telah berlangsung aqad, maka masing-masing pihak harus terlibat secara langsung, tidak boleh diwakilkan, karena perserikatan (syirkah) ini melibatkan badan (fisik) mereka. Namun bila semua pihak yang terlibat bersepakat untuk menggaji seorang pegawai yang mengelola usaha itu, maka itu diperbolehkan, tapi bukan sebagai pegawai salah pihak.

Dalam perserikatan ini, pembagian laba tergantung kesepakatan sedangkan resiko kerugian ditanggung berdasarkan prosentase modal masing-masing. Berdasarkan kaidah :

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيْعَةُ عَلىَ قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Laba itu tergantung kesepakatan bersama sedang kerugian ditanggung masing masing pihak berdasarkan nilai modal (uang)[9]

2. Syirkatul Mufâwadhah.  Secara bahasa al-mufâwadhah adalah al-musâwah (persamaan). Dinamakan al-mufâwadhah karena modal, keuntungan, kerugian dan keahlian dalam perserikatan ini harus sama.

Syirkatul mufâwadhah adalah akad berserikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk usaha bersama dengan syarat modal, keahlian serta agama harus sama kemudian keuntungan maupun kerugian dibagi sama pula. Menurut Hanafiyah dan Zaidiyyah bahwa dalam syirkah ini, masing-masing pihak boleh melakukan keputusan atau kebijakan sesuai kebutuhan tanpa harus meminta pertimbangan mitranya. Sedangkan menurut malikiyah hal semacam ini disebut syirkatul inan. Malikiyah menetapkan syarat dalam syirkah mufawadhoh yaitu setiap kebijakan yang diambil oleh salah satu pihak harus seizin mitranya.

Menyikapi pendapat hanafiyyah dan zaidiyah di atas, imam Syafi’i t mengatakan, “Jika syirkah mufâwadhah (yang seperti ini) tidak bathil, maka tidak ada hal bathil lagi yang aku ketahui di dunia.”

Sementara Ulama’ hanabilah memandang syirkah mufâwadhah  yang berarti persamaan dalam modal, kerja, perwakilan, untung dan  rugi adalah diperbolehkan[10]

Yang rajih -wallahu a’alam- adalah pendapat jumhur yaitu dalam syirkah mufâwadhah masing-masing pihak harus meminta pendapat dan kerelaan mitranya dalam kebijakan dalam bisnisnya agar tidak ada gharar dan jahalah (penipuan).[11]

B. Syirkah Bil A’mâl atau Bil Abdân (Persyarikatan pada Tenaga/ Keahlian)
Syirkah ini bertumpukan pada fisik atau keahlian dalam usaha sebagai modal utama. Misalnya dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam jasa memanen padi atau mengangkat barang atau membuat perkakas rumah tangga dan lain sebagainya. Dalam hal ini, menurut jumhur Ulama tidak disyaratkan kesamaan tenaga atau keahlian pada masing-masing pihak dan hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Perserikatan seperti ini sah menurut jumhur ulama walaupun kemampuan masing-masing tidak sama. Ulama’ yang membolehkan adalah dari kalangan hanafiyyah, malikiyah, hanabilah serta zaidiyyah,[12] berdasarkan :

قَالَ ابنُ مَسْعُوْدٍ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ  فَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم  عَلَيْنَا

Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu mengatakan, “Aku bersyerikat dengan Ammar dan Sa’ad dalam perang badar (atas hasil rampasan), lalu Sa’ad berhasil menawan  dua tawanan sedangkan aku dan ammar tidak mendapatkan apa-apa (lalu kami bagi bertiga), dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam  tidak mengingkari perbuatan kami.[13]

Ibnu Taymiyyah rahimahullah memandang hadits ini sebagai hujah syirkatul abdân[14]

Sedangkan menurut syâfi‘iyyah, imamiyyah, dan zufar, syirkatul abdân ini hukumnya bathil karena modal tenaga atau keahlian itu tidak dapat diukur nilainya dengan pasti, beda halnya dengan harta yang memiliki kejelasan dan mudah untuk prosentase. Jadi dalam masalah ini terdapat unsure gharar (penipuan).[15]

Yang rajih – wallahu a’lam– adalah pendapat Jumhur, karena gharar dengan sebab jahalah (ketidak jelasan) modal tenaga tersebut sangat tipis sehingga tidak mempengaruhi hukum. Juga karena jahalah yang tipis itu akan teratasi dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

الْمُسْلِمُوْنَ عَلىَ شُرُوْطِهِمْ

Kaum Muslimin berpegangan dengan syarat yang telah mereka tentukan

C. Syirkatul Wujûh (Berserikatan dalam Kedudukan)
Syirkah wujûh adalah akad berserikat antara dua orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak luar karena mereka memiliki kedudukan di tengah masyarat serta kepercayaan orang yang dipinjam hartanya.

Artinya, dengan kedudukan itu orang-orang yang berserikat ini memperoleh pinjaman lunak berupa barang sebagai modal untuk dijual kontan kepada konsumen, sehingga dalam syirkah ini tidak ada modal harta.

Syirkah semacam ini dibolehkan oleh Ulama’ hanafiyah, hanâbilah dan zaidiyyah dengan dalil bahwa ini termasuk syirkatut tadhamun (penanggungan) wa  taukîl (perwakilan) yaitu setiap persero dan mengkalim barang yang ia tanggung dari hasil pinjaman tersebut dan juga dapat mewakilkan  kepada syariknya untuk melakukan pembelian dan penjualan, Alasan lain adalah perbuatan ini telah lama dilakukan kaum muslimin  dari masa kemasa dan tidak terdengar satupun ulama’ yang melarangnya. Ringkas kata bahwa hasil kesepakatan dari  para syarik merupakan suatu bentuk amal(tenaga) dalam usaha bersama. Sehingga menurut mereka hal yang demikian diperbolehkan[16].

Pendapat kedua adalah pendapat Ulama’ mâlikiyyah, syâfi’iyah, zhâhiriyyah, imâmiyah, juga Abu Tsaur rahimahullah yang memandang bahwa syirkatul wujûh itu bathil karena menurut mereka syirkah itu hanya pada harta dan tenaga (badan) dan mereka menilai syirkatul wujûh bukan harta dan bukan badan.[17]

Berdasarkan pendapat pertama dapat disimpulkan bahwa syirkatul wujûh akan menghasilkan bagian yang jelas bagi masing-masing pihak dari barang hutangan tersebut (yang dijadikan sebagai modal), sehingga keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai prosentase tanggungan masing-masing. Karena masing-masing pihak sebagai dhâmin (penjamin) dari bagian yang telah disepakati.[18]

C. Syirkatul Mudhârabah
Syirkatul mudhârabah disebut juga qiradh.  Ini adalah gabungan dari syirkatul amwâl dari salah satu pihak dan syirkatul abdân dari pihak kedua. Misalnya, akad berserikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana ada pihak yang membawa harta sebagai modal usaha sedangkan yang lain membawa badan atau keahlian untuk berusaha. Syirkah seperti ini hukumnya mubah (boleh). Abbas bin Abdul Muthalib Radhiyallahu anhu pernah memberikan modal mudlârabah dengan menetapkan syarat-syarat tertentu kepada pengelola, kemudian berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam membenarkannya. Ijma’ shahabat juga membenarkan syirkah semacam ini. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab Radhiyallahu anhu pernah memberikan harta kepada anak yatim dengan cara mudhârabah. Kemudian Umar Radhiyallahu anhu meminta bagian dari harta tersebut, lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh al-Fadlal.

Keuntungan dalam syirkah mudhârabah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai ketentuan syara’ yaitu pemodal menanggung kerugian harta, sementara pengelola menanggung kerugian waktu, tenaga, keahlian dan pemikiran yang telah dicurahkan. Syirkah ini statusnya sama dengan aqad wakâlah (perwakilan), dimana orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh yang mewakilkan, sepanjang kerugian itu terjadi sebagai sesuatu yang memang harus terjadi, bukan karena kesengajaan atau kecerobohan pengelola.

Modal usaha dalam syirkah mudhârabah harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Syirkah itu terbangun atas dasar kepercayaan dan amanah. Jadi, pemodal harus mempercayakan sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola usahanya sesuai batasan-batasan yang telah ditentukan atau disepakati.

Termasuk syirkah mudharabah, bila ada dua pemodal atau lebih yang bersepakat untuk menyerahkan pengelolaan usaha tersebut kepada salah seorang mereka dengan batasan dan ketentuan yang disepakati. Dengan demikian akan ada satu pihak yang menjadi pemodal sekaligus pengelola.

Prinsip-Prinsip Pokok Syirkah
Dengan memperhatikan berbagai bentuk syirkah dalam Islam, maka terdapat prinsip-prinsip penting yang harus selalu ada :

1. Untuk jenis syirkatul amwâl maka modal harus kontan dan tidak boleh dihutang atau tidak ditempat akad (ghaib) karena tujuan syirkah ini adalah mencari keuntungan dengan usaha dan itu tidak akan terwujud jika modal belum diberikan.[19] Alasan lain yaitu bila modal dihutang atau belum diserahkan sementara pekerja sudah mengerahkan tenaga dan pikiran, maka itu akan berpeluang menimbulkan sengketa.
2. Pembentukan dan pengembangan serikat harus dengan persetujuan seluruh pihak yang terlibat. Jika sebuah serikat telah terbentuk dan ada pihak lain yang ingin bergabung, maka itu harus dengan persetujuan semua pihak yang terlibat.
3. Penghentian syirkah. Syirkah berdiri atas dasar kerelaan (ridha), kepercayaan dan amanah. Sebagaimana aqad yang lain, aqad syirkah bisa dibubarkan jika salah satu pihak membatalkan aqad. Atau karena salah satu pihak meninggal atau gila. Menurut pendapat hanafiyah, bila salah seorang mitra meninggal, ahli waris yang telah dewasa bisa melanjutkan syirkah tersebut.

Bila salah satu dari dua orang yang berserikat menghendaki pembubaran, maka mitranya harus memenuhi permintaan itu. Namun, apabila yang berserikat lebih dari dua orang, lalu salah seorang minta pembubaran, sementara yang lain tidak, maka serikat itu dibubarkan terlebih dulu kemudian diperbarui lagi diantara mitra yang masing ingin terus bekerjasama. Dalam syirkatul mudhârabah, bila pengelola menghendaki penjualan agar meraih untung, sedang yang lain tidak, maka keinginan pengelola harus dipenuhi karena keuntungan adalah haknya, sedang untuk mendapatkannya harus melalui penjualan.

4. Pembagian Keuntungan dan Kerugian. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada diawal aqad dan harus jelas disebutkan dalam aqad. Tujuannya agar tidak terjadi penipuan dan persengketaan. Sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan prosentase modal yang disetorkan, berdasarkan kaidah :

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيْعَةُ عَلىَ قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama sedangkan kerugian ditanggung masing masing pihak berdasarkan nilai modal (uang)[20]

Dengan kita mengkaji bagaimana syariat Islâm mengatur syirkah, maka kita dapat menilai bahwa pembentukan syirkah (perseroan) dengan sistem kapitalis yaitu dengan mementingkan keuntuan pemilik modal belaka merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syariat Islâm sehingga harus dilakukan perbaikan atau perubahan agar sesuai dengan syariat yang Allâh Azza wa Jalla turunkan.

Wallahu a’lam bis shawab

Maraji.

1. Al-Qur’ânul Karîm
2. Shahîh Muslim, Syarh Imam Nawawi. Cet. Ke-4, tahun 1422 H/ 2001 M, Darul Hadits, Mesir
3. Sunan Abu Dawud, Karya Abu Dawud Sulaiman as Sijistani, tahqiq Muhammad Nasiruddin al Albâni, cet. Ke-2, tahun 1427 H/ 2007 M, Maktabah al Ma’ârif, Riyadl- KSA
4. Sunan Nasâ‘i al-Mujtaba minas Sunan, Ahmad bin Syuain an-Nasai’, tahqiq : Abdul Fattah Ghudh, cet. K-2, tahun 1406 H, Maktabah Islamiyah
5. Al-Mabsût, as Sarkhasi, cet. Ke-2, Mathba’ah as Sa’adah, Mesir
6. Bada’i’us Shanai’, Abu Bakr Mas’ud bin Ahmad al-Kasani, cet. Ke-1, tahun 1338 H, al-Jamaliyah, Mesir
7. Hasyiah Raddil Muhtar, al-Hashfaki, tahun 1966 M, al Bâby al-Halaby, Mesir
8. Bidâyatul Mujtahid Wa Nihâyatul Muqtashid , Ibnu Rusd al Hafîd, al-Istiqâmah, Mesir.
9. Mugnil Muhtâj Ila Ma’rifati Ma’âni Alfâdzil Minhâj, al khatib as Syarbiini, al Bâby al-Halaby, Mesir
10. Al-Mugni, Ibnu Qudamah al Maqdisi, Cet. Ke-3, Darul Manâroh, Mesir
11. Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Azzuhaily, cet. Ke-2 , Tahun 1405H/ 1985M, Darul Fikr , Damaskus

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XIV/1432H/2011M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]
________
Footnote
[1] Fathul Qadîr, 5/2
[2] Mugnil Muhtâj, 2/211
[3] Hadits ini dinyatakan cacat oleh Ibnu Qatthn karena ada rawi majhûlul hâl (tidak diketahui keadaannya) yang bernama Said bin hibban, sementara Ibnu Hibban memasukkan orang ini ke dalam daftar  tsiqat. Syaikh al-Albâni menilai hadits ini dhaif dalam Ta’lîq Sunan Abu Dawud, hlm. 609, no.  3383
Hadist  serupa diriwayatkan oleh Abu Qâsim al ashbahani dalam at-Targhîb wat Tarhîb. Lihat, Nailul Authâr 5/264
[4] HR. Muslim 5/ 1551, Abu Dâwud No.3406. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albâni rahimahullah.
[5] Al-Mugni 5/1
[6] Al-Fiqhul Islâmi wa Adillatuhu 4/793
[7] Badâ’i’us Shanâ’i’ 6/65,  al-Mabsûth 11/151,
[8] Al-Fiqh ala Madzâhibil Arba’ah 3/83
[9] Al-Fiqhul Islâmi wa Adillatuhu, 4/797
[10] Al-Mugni 5/26
[11] Lihat al-Fiqhul Islâmi wa Adillatuhu, 4/799-802
[12] Badâ’i’us Shanâ’i’ 6/57. Fathul qodir 5/28,  al mabsuth 11/154-155, roddul mukhtar 3/380, al mugni 5/3, bidayatul mujtahid 2/252
[13] HR. Abu Dawud dan Nasâ’i’  no. 4697. dari hadits Abu Ubaidah dari Abdullah bin Masud Radhiyallahu anhu. Hadits ini dinyatakan lemah oleh al-Albâni dalam Ta’liq Sunan Nasai’
[14] Lihat Nailul Authâr 5/265
[15]  Lihat Fathul Qadîr 5/31 dan Mugnil Muhtâj 2/212
[16] Ghâyatul Muntaha 2/180, al-Mugni 5/12 Badâ’i’us Shanâ’i’ 6/57, Fathul Qadîr 5/30, al-Mabsûth 11/154
[17]  Bidâyatul Mujtahid 2/252,  Mugnil Muhtâj 2/212, al-Khurasy 6/55
[18]  Al-Fiqhul Islâmi wa Adillatuhu, 4/802
[19] Badâ’i’us Shanâ’i’, 6/59
[20] Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu,  4/797

KEUNTUNGAN DALAM MUDHARABAH

Pertanyaan.
Assalamu’alaikum  berapa persenkah batas maksimal keuntungan dalam mudhârabah ? Adakah syarat-syarat tertentu dalam keuntungan Mudhârabah ?  Apakah tergantung kesepakatan pemodal dan pengelola? Bagaimana jika kedua belah pihak sepakat membagi 30% untuk pemodal dan 70 % untuk pengelola atau sebaliknya ?

Jawaban.
Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini perlu diketahui bahwa mudhârabah dalam istilah para Ulama adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu dari pihak itu menyerahkan harta kepada  pihak lain agar dikelola dalam sebuah usaha dan keuntungan yang diraih dibagi sesuai dengan kesepakatan.[1]

Ini menegaskan bahwa mudhârabah merupakan kerja sama atau kolaborasi antara modal yang 100 % berasal dari shahibul mâl (investor)  dengan keahlian dari pihak mudhârib (pengelola).

Dan tentu kita pahami bersama bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis itu adalah meraih keuntungan, termasuk mudhârabah. Dalam mudhârabah, keuntungan harus memenuhi empat syarat :

1. Keuntungan hanya diperuntukkan buat kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola. Seandainya ada yang membuat syarat, sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan, “Mudhârabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain,” maka ini tidak sah kecuali jika pihak ketiga tersebut ikut andil mengelola usaha. Seandainya ada yang mengatakan, “Setengah keuntungan untukku dan setengahnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku”. Maka ini sah karena ini akad janji untuk memberikan hadiyah kepada istri.
2. Pembagian keuntungan untuk semua pihak yang terlibat tidak hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan, “Saya bekerja sama mudhârabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu” Maka ini dalam madzhab Syafi’i tidak sah.
3. Keuntungan harus diketahui secara jelas.
4. Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan prosentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat.[2] Apabila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama mudhârabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku’ maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas prosentasenya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku.

Dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut :

• Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Syarhul Kabîr menyatakan, “Keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua.” Beliau rahimahullah menambahkan, “Maksudnya, dalam seluruh jenis syarikat, termasuk  al-mudhârabah murni, dalam hal ini tidak ada perselisihan (pendapat para Ulama). Ibnul Mundzir rahimahullah menyatakan, ‘Para Ulama bersepakat bahwa pengelola berhak mengajukan syarat (misalnya) sepertiga atau setengah keuntungan untuk pemilik modal atau sesuai kesepakatan berdua dalam bentuk prosentase setelah keuntungan diketahui dengan jelas.[3]
• Pengelola modal hendaknya menentukan prosentase bagiannya dari keuntungan (sejak awal). Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut maka pengelola (berhak) mendapatkan gaji sebagaimana yang berlaku umum dan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal (investor).[4] Ibnu Qudâmah rahimahullah menyatakan, “Diantara syarat sah mudhârabah adalah penentuan bagian  pengelola karena ia berhak mendapatkannya.” Beliau rahimahullah juga mengatakan, “Seandainya dikatakan (kepada seorang pengelola), “Ambillah harta ini untuk mudhârabah.” Dengan tanpa menyebutkan (ketika akad) bagian pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapat gaji umumnya. Inilah pendapat ats-Tsauri, as-Syâfi’i, Ishâq, Abu Tsaur dan ashhabur ra’i (maksudnya, ulama hanafiyah).[5] Beliaupun merajihkan pendapat ini.
• Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal dikembalikan kepada pemilik modal. Apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik kerugian dan keuntungan itu dalam satu kali atau rugi dalam satu bisnis dan untung dari perniagaan yang lainnya atau yang satu dalam satu perjalanan niaga dan yang lainnya dalam perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah kelebihan (pertambahan nilai) dari modal dan yang tidak ada kelebihannya maka bukan keuntungan.
• Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua pihak saling ridla dan sepakat.[6] Ibnu Qudâmah rahimahullah menyatakan, “Jika tampak keuntungan dalam suatu mudhârabah, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa ijin pemilik modal. Dalam masalah ini, kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat diantara para Ulama. Pengelola tidak boleh mengambilnya karena tiga alasan :
• • Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan bahwa tidak akan ada kerugian yang harus ditutupi dengan keuntungan tersebut. (Jika ada kerugian dan harus ditutupi keuntungan yang sudah diraih), berarti tidak jadi untung.
  • Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola, sehingga ia tidak memiliki hak membagi keuntungan tersebut untuk dirinya.
  • Keuntungan itu belum pasti menjadi miliknya, karena masih ada kemungkinan akan beralih dari tangannya untuk menutupi kerugian.

Namun apabila pemilik modal mengizinkan untuk mengambil sebagiannya, maka diperbolehkan; karena hak tersebut milik mereka berdua.[7]

• Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut. Karena hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang dibagikan adalah hak yang masih labil dan tidak bersifat permanen sebelum usahanya berakhir. Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan masih bersifat cadangan modal yang bisa digunakan setiap saat untuk menutupi kerugian yang bisa saja terjadi di kemudian hari sebelum perhitungan akhir.

Perhitungan akhir yang menjadikan hak kepemilikan keuntungan itu bersifat permanen, aplikasinya bisa dua macam :

• Pertama, perhitungan akhir terhadap usaha, misalnya karena pemilik modal menarik kembali modalnya dan mengakhiri ikatan kerjasama antara kedua belah pihak.
• Kedua, finish cleansing terhadap kalkulasi keuntungan. Yakni dengan cara menguangkan aset dan menghadirkannya lalu menetapkan nilainya secara kalkulatif. Apabila pemilik modal mau, dia bisa mengambilnya, tetapi kalau ia ingin diputar kembali, berarti harus dilakukan perjanjian usaha baru, bukan meneruskan usaha yang lalu.

Dengan ketentuan di atas maka diperbolehkan menentukan bagi hasil keuntungan dengan persentase yang telah disepakati investor dan pengelola.

Sedangkan tentang batas prosentase keuntungan, maka hal itu tidak ada batasannya.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XIV/1431H/2012M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]
________
Footnote
[1] Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq, hal 122
[2] lihat Maratib Al Ijma’ hal 92, Al Syarhu Al Mumti’ 4/259 dan Takmilah Al Majmu’ op.cit 15/159-160
[3] Al Mughni 7/138
[4] Al Bunuk Al Islamiyah hal 123.
[5] Al Mughni  7/140.
[6] Al Bunuk Al Islamiyah 123.
[7] Al Mughni 7/172

MEMBAGI KERUGIAN DALAM MUDHARABAH

Oleh
Ustadz Abu Ihsan al Atsari

Mudharabah adalah salah satu bentuk syarikah dalam jual beli. Islam telah menghalalkan sistem mu’amalah ini. Dan Islam telah melegalkan seluruh bentuk syarikah. Berikut ini beberapa dalil yang menjelaskan kehalalannya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Allah Subhanahu wa Ta’ala berkata :

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Jika ia berkhianat, maka Aku-pun meninggalkan mereka berdua. [HR Abu Dawud].[1]

عن السّائِبِ بن يزيدَ المخْزُومِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ كَانَ شريكَ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْح فَقَالَ: “مَرْحبَاً بأَخِي وَشريكي”

Diriwayatkan dari as Saaib bin Yazid al Makhzumi[2] Radhiyallahu anhu, bahwa ia adalah mitra kerja Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebelum diutus menjadi nabi. Ia mendatangi beliau pada hari penaklukan kota Makkah, lantas beliau bersabda: “Selamat datang saudaraku dan mitra kerjaku”.[3]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: “اشتركْتُ أَنا وَعمّارٌ وَسَعْدٌ فيما نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu berkata : “Aku mengadakan kerja sama dengan ‘Ammaar dan Sa’ad dalam mengelola harta yang kami peroleh dari perang Badar”.[4]

Syarikah ada dua jenis.
Pertama, Syarikah Amlaak. Yaitu penguasaan harta secara kolektif, berupa bangunan, barang bergerak atau barang berharga. Yaitu persyarikahan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk syarikah seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya itu.

Kedua, Syarikah Uquud. Yaitu perkongsian dalam transaksi, misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Bentuk syarikah seperti inilah yang hendak kami ulas dalam tulisan kali ini. Dalam syarikah seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syarikah dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika barang yang digunakan adalah milik rekannya.

Syarikah uquud ini, oleh para ahli fiqih dibagi menjadi lima bagian.

1. Syarikah ‘Inaan.
Yaitu dua orang atau lebih yang bersyarikah dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri, dan keuntungan dibagi di antara mereka, atau salah seorang sebagai pengelola dan mendapat bagian lebih banyak dari keuntungan, daripada rekannya.

2. Syarikah Mudhaarabah.
Yaitu, seseorang sebagai pemodal menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan, dan ia berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan.

3. Syarikah Wujuuh.
Yaitu dua orang atau lebih yang bersyarikah terhadap keuntungan dari barang dagangan yang mereka beli bersama tanpa modal. Pendapatan keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan di antara mereka.

4. Syarikah Abdaan.
Yaitu dua orang atau lebih yang bersyarikah pada harta halal hasil usaha mereka masing-masing. Atau bersyarikah pada harta yang mereka terima dari jasa tenaga atau keahlian mereka.

5. Syarikah Mufaawadhah.
Yaitu masing-masing pihak menyerahkan kuasa penuh atas setiap transaksi materi maupun fisik, dalam bentuk jual beli dan dalam seluruh urusan mereka tanpa menggabungkan ke dalamnya keuntungan atau hutang-piutang yang bersifat pribadi.[5]

Dalam melakukan bentuk kerja sama ini, masing-masing harus menjaga sifat amanah. Apabila terjadi kecurangan dan penipuan dari salah satu pihak, maka bentuk kerja sama ini batal dengan sendirinya.[6]

Pembahasan masalah syarikah ini sangat panjang. Namun dalam kesempatan kali ini, kita memfokuskan pembicaraan pada salah satu bentuk syarikah, yaitu syarikah mudhaarabah. Lebih khusus lagi, yakni berkaitan dengan masalah kerugian yang terjadi dalam syarikah mudhaarabah ini.

Masalah: Pihak pemodal menyerahkan uangnya kepada pihak pengelola, lalu terjadi kerugian dalam usaha tersebut sehingga menghabiskan uang milik pemodal. Maka siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Apakah pihak pemodal atau pengelola, atau keduanya?

Jawab: Ini adalah bentuk syarikah yang disebut mudhaarabah. Sebagian orang, yakni penduduk Hijaz menyebutnya qiraadh. Orang-orang umum menyebutnya dhimaar. Yaitu seseorang menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh orang lain. Satu pihak disebut pemodal, dan pihak lain disebut pengelola.

Kerugian dalam syarikah seperti ini disebut wadhii’ah. Kerugian ini mutlak menjadi tanggungan pihak pemodal (pemilik harta), sama sekali bukan menjadi tanggungan pihak pengelola. Dengan catatan, pihak pengelola tidak melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menjalankan usaha yang telah disepakati syarat-syaratnya. Kerugian pihak pengelola adalah dari sisi tenaga dan waktu yang telah dikeluarkannya tanpa mendapat keuntungan.

Pihak pemodal berhak mendapat keuntungan dari harta atau modal yang dikeluarkannya, dan pihak pengelola mendapat keuntungan dari tenaga dan waktu yang dikeluarkannya. Maka kerugian ditanggung pihak pemodal atau pemilik harta. Adapun pihak pengelola, ia mendapat kerugian dari jasa dan tenaga yang telah dikeluarkannya.

Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama; seperti yang telah ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Fatawa (XXX/82).

Ibnu Qudamah al Maqdisi dalam kitab al Mughni (V/183) mengatakan,”Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.”

Pada bagian lain (V/148), al Maqdisi mengatakan, kerugian dalam syarikah mudhaarabah ditanggung secara khusus oleh pihak pemodal, bukan tanggungan pihak pengelola. Karena wadhii’ah, hakikatnya adalah kekurangan pada modal. Dan ini, secara khusus menjadi urusan pemilik modal, bukan tanggungan pihak pengelola. Kekurangan tersebut adalah kekurangan pada hartanya, bukan harta orang lain. Kedua belah pihak bersyarikah dalam keuntungan yang diperoleh.

Seperti dalam kerja sama musaaqaat dan muzaara’ah; dalam kerja sama ini, tuan tanah atau pemilik pohon bersyarikah dengan pihak pengelola atau pekerja dalam keuntungan yang dihasilkan dari kebun dan buah. Namun, jika terjadi kerusakan pada pohon atau jatuh musibah atas tanah tersebut, misalnya tenggelam atau musibah lainnya, maka pihak pengelola atau pekerja tidak menanggung kerugian sedikitpun.

Masalah : Akan tetapi bagaimana hukumnya bila pihak pengelola dan pihak pemodal telah membuat syarat dan kesepakatan, bahwa kerugian yang diderita dibagi dua atau sepertiga ditanggung pihak pengelola, dan selebihnya pihak pemodal?

Jawab : Syarat dan kesepakatan seperti ini bertentangan dengan Kitabullah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengatakan :

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

Mengapa sejumlah orang mengajukan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah? Barangsiapa mengajukan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka tidak diterima, meskipun ia mengajukan seratus syarat[7]

Ibnu Qudamah al Maqdisi menegaskan batalnya syarat seperti ini, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama.[8] Ibnu Qudamah berkata,”Intinya, apabila disyaratkan atas pihak pengelola tanggung jawab terhadap kerugian atau mendapat bagian tanggungan dari wadhii’ah (kerugian), maka syarat itu batil. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini.”

Barangkali para pemodal akan mengatakan : “Kalian para ulama telah membuka pintu seluas-luasnya bagi para pengelola untuk mempermainkan uang kami. Apabila kami menuntutnya, mereka mengatakan,’Kami mengalami kerugian’”.

Kalau pengelola tadi adalah orang yang lemah iman; lemah imannya kepada hari Akhirat dan berani menjual agamanya dengan materi dunia, maka orang seperti inilah yang berani mempermainkan harta kaum Muslimin, lalu mereka bersumpah telah mengalami kerugian. Kelonggaran ini bukanlah disebabkan fatwa dan pendapat ahli ilmu. Kewajiban atas pemilik harta adalah, mencari orang yang amanah agamanya dan ahli dalam pekerjaannya. Jika tidak menemukan orang seperti ini, maka hendaklah ia menahan hartanya. Adapun ia serahkan hartanya kepada orang yang tak amanah dan tak bisa mengelola lalu berkata, ‘ahli ilmu telah membuka pintu bagi pengelola untuk memainkan harta kami’, maka alasan seperti ini, sama sekali tidak bisa diterima.

Masalah : Bolehkah pihak pengelola menanggung kerugian atas kerelaan darinya, tanpa paksaan?

Jawab : Apabila pihak pengelola turut menanggung kerugian atas kerelaan darinya dan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka hal itu dibolehkan, bahkan itu termasuk akhlak yang terpuji. Wallahu a’lam.

Masalah : Bagaimana bila pada jual beli pertama mereka mendapat keuntungan, lalu pada jual beli kedua mereka mendapat kerugian, apakah keuntungan pada jual beli pertama dibagi dahulu, lalu kerugian pada jual beli kedua menjadi tanggungan pihak pemodal? Ataukah keuntungan itu dipakai untuk menutupi kerugian, lalu sisanya dibagi kemudian?

Jawab : Dalam kasus seperti ini, keuntungan harus digunakan lebih dulu untuk menutupi kerugian. Jika keuntungan tersebut masih tersisa setelah modal ditutupi, maka baru kemudian dibagi kepada pihak pengelola dan pihak pemodal menurut kesepakatan mereka. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama.

Ibnu Qudamah dalam kitab al Mughni (V/169) mengatakan: “Masalah, pihak pengelola tidak berhak mengambil keuntungan hingga ia menyerahkan modal kepada pihak pemodal. Apabila dalam usaha terjadi kerugian dan keuntungan, maka kerugian ditutupi dengan keuntungan. Baik kerugian dan keuntungan itu diperoleh dalam satu transaksi, ataupun kerugian terjadi pada transaksi pertama, lalu keuntungan dihasilkan pada transaksi berikutnya. Karena keuntungan itu hakikatnya adalah, sesuatu yang lebih dari modal dasar. Dan apabila tidak lebih, maka belum dihitung sebagai keuntungan. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini”.

Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir dalam kitab al Ijma’ (halaman 112 nomor 534). Beliau rahimahullah berkata,”Para ulama sepakat, bahwa pembagian keuntungan (itu) dibolehkan, apabila pihak pemodal telah mengambil modalnya.”

Hanya saja Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitab Maraatibul Ijma’, halaman 93, bahwa para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Namun kesimpulannya, pendapat yang kuat adalah yang telah kita jelaskan di atas.

Apabila keuntungan telah dihitung dan dibagikan, dan masing-masing pihak telah mengambil bagian dari keuntungan, lalu setelah itu terjadi kerugian, maka dalam kasus ini, pihak pengelola tidak berhak memaksa pihak pemodal untuk menutupi kerugian dari keuntungan yang telah dibagikan. Karena keuntungan yang telah dibagikan, sudah menjadi hak masing-masing. Wallahu a’lam.

Masalah : Bagaimana bila pihak pengelola melanggar syarat atau melakukan kesalahan prosedur dalam usaha sehingga menyebabkan kerugian?

Jawab : Kerugian tersebut menjadi tanggungan pihak pengelola yang telah melanggar persyaratan yang telah disepakati, atau melakukan kelalaian, atau kesalahan prosedur. Sejumlah ahli ilmu telah menyebutkan kesepakatan ulama dalam masalah ini, di antaranya adalah Ibnu Hazm dalam kitab Maraatibul Ijma’ (hlm. 93), dan Ibnul Mundzir dalam al Ijma’ (hlm. 112 nomor 535). Namun Ibnu Abi Syaibah menukil dalam Mushannaf-nya (IV/402-403) dari az Zuhri Radhiyallahu anhu , bahwa beliau menyelisihi ijma’ ini. Demikian pula atsar dari Thawus dan al Hasan.

Ibnu Qudamah mengatakan dalam al Mughni (VII/162): “Apabila pihak pengelola melakukan pelanggaran prosedur, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, atau membeli sesuatu yang dilarang untuk dibeli, maka ia bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Demikianlah menurut pendapat mayoritas ahli ilmu”.

Namun pendapat yang kuat adalah, pihak pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut, jika ia melanggar syarat. Karena seorang mukmin wajib memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً

Kaum Muslimin harus menepati syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Masalah : Namun, bagaimana jika pihak pengelola melanggar syarat, akan tetapi ia mendapat keuntungan?

Jawab : Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa keuntungan merupakan hak pemilik modal. Karena harta itu merupakan hartanya. Sebagian ahli ilmu lainnya berpendapat, bahwa keuntungan menjadi hak si pengelola. Karena dialah yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Ada pula ulama yang berpendapat, bahwa keuntungan itu menjadi harta sedekah, diberikan kepada fakir miskin. Ada yang berpendapat, keuntungan diserahkan kepada pemodal. Adapun si pengelola berhak memperoleh uang jasa yang setimpal. Ada pula yang berpendapat, keuntungan tersebut dibagi menurut kesepakatan mereka berdua.

Pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana tersebut di dalam Majmu’ Fatawa (XXX/86-87). Wallahu a’lam.

Masalah : Bolehkah pihak pengelola mencampur modal tersebut dengan hartanya? Bagaimana bila itu terjadi?

Jawab : Ibnu Qudamah, di dalam kitab al Mughni (VII/158) menjelaskan, pihak pengelola tidak boleh mencampur modal mudhaarabah dengan hartanya. Jika ia melakukan itu, lalu ia tidak bisa memilah mana hartanya dan mana modal mudhaarabah, maka ia menanggung kerugian yang mungkin terjadi karenanya. Karena ia yang diberi amanah, (dan) modal tersebut ibarat wadhi’ah (barang titipan).”

Masalah : Bagaimana bila masih tersisa dari harta mudhaarabah, bolehkah pihak pengelola mengambilnya?

Jawab : Apabila pihak pengelola mendapati di tangannya masih tersisa harta mudhaarabah, maka ia tidak boleh mengambilnya, kecuali dengan izin pihak pemodal.

Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab al Mughni (VII/171). Intinya, apabila terlihat keuntungan pada harta mudhaarabah, maka pihak pengelola tidak boleh mengambilnya tanpa seizin pihak pemodal. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini. Pihak pengelola tidak berhak mengambilnya karena tiga alasan.

• Pertama. keuntungan digunakan untuk menutupi modal dasar, masih terbuka kemungkinan keuntungan tersebut dipakai untuk menutupi kerugian. Sehingga belum bisa disebut sebagai keuntungan.
• Kedua, pemilik modal -dalam hal ini- mitra bisnisnya, dia tidak boleh memotong haknya sebelum pembagian.
• Ketiga, kepemilikannya atas keuntungan itu belum tetap, karena bisa saja keuntungan tersebut diambil kembali untuk menutupi kerugian. Namun, apabila pemilik modal mengizinkannya, maka ia boleh mengambilnya. Karena harta tersebut merupakan hak mereka berdua, dan tidak akan keluar dari hak keduanya.

Maraji:

1. Manhajus Salikin, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di.
2. Al Mughni, Ibnu Qudamah al Maqdisi.
3. Taudhihul Ahkam, al Bassam.
4. Bulughul Maraam, Ibnu Hajar al Asqalaani.
5. Silsilah al Fataawa asy Syar’iyyah, Abul Hasan al Ma’ribi.
6. Mausu’ah Manaahi Syar’iyyah, Syaikh Salim bin ‘Id al Hilaali.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun X/1427H/2006M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]
_______
Footnote
[1] HR Abu Dawud (3383), ad Daraquthni (303), al Hakim (V/52) dan dishahihkan oleh beliau, al Baihaqi (VI/78) dan disetujui oleh al Mundziri dalam at Targhib (III/31). Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam at Talkhis (III/49): “Ibnul Qaththan melemahkan hadits tersebut, karena adanya perawi majhul, yaitu Sa’id bin Hayyan, yaitu ayah Abu Hayyan. Adapun ad Daraquthni mendhaifkannya karena irsal (salah satu bentuk keterputusan di akhir sanad)”. Oleh sebab itu, dalam Irwaul Ghalil (1468), al Albani mendhaifkannya karena dua cacat di atas.
[2] Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya, at Talqih: “Ia bernama Shafiyu bin ‘Aidz al Makhzumi. Demikian yang disebutkan oleh ash Shuwary ‘Aidz”. Syaikh kami, Ibnu an Nashir berkata: “Yang benar adalah ‘Aabid (dengan huruf ba’ dan dzal muhmalah)”. Ibnu Abdil Barr  berkata: “Ia termasuk orang yang dijinakkan harinya dan menjadi baik keislamannya. Ia hidup hingga masa pemerintahan Mu’awiyah”.
[3] Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.
[4] Hadits riwayat an Nasaa-i dan lainnya.
[5] Lihat Taudhihul Ahkam, al Bassam (IV/127).
[6] Lihat kitab Manhajus Salikin, kitab jual beli.
[7] Hadits riwayat al Bukhari (2735) dan Muslim (1504).
[8] Lihat kitab al Mughni (V/183).